Hasil pengawasn dpshp d. Contoh laporan kegiatan pokja.

Situs Resmi Bpkp 2020
Contoh laporan pokja pengawasan dpt. Melakukan pengawasan langsung secara cermat untuk memastikan bahwa pengumuman dps perbaikan dps rekapitulasi dpt dan penetapan dpt untuk dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu e. Laporan pokja tahap 1. Surat suara yang di terima dari kpud ke ppk 18345 lembar sesuai dpt surat suara tambahan 25 459 lembar total keseluruhan 18804 lembar. Rekap hasil pengawasan masa kampanye c. Laporan pengawasan panwascam 2015. Contoh sk pengawasan dpt pada pilkada tahun 2018 by bocahip.
Dokumen serupa dengan contoh laporan kegiatan pokja. Hasil pengawasan dpt e. Formulir pengawasan dpt oleh ppl dan rekap panwascam. Laporan pokja kecamatan. Laporan pelaksanaan logistik pilgub kpu bonbol. Dpt pemilu legislatif menjadi dasar dps pemilu presiden dan wakil presiden.
Rekapitulasi hasil penhitungan suara. Hasil pengawasan dp4 pencoklitan b. Laporan pelaksanaan logistik pilgub kpu bonbol. Laporan pengawasan panwascam 2015. Formulir pengawasan dpt oleh ppl dan rekap panwascam. Dalam pengawasan panwas kecamatan weru dan juga ppl tidak menemukan mendapat laporan tentang adanya pelanggaran pidana pemilu.
Contoh pembuatan laporan akhir panwascam dalam kegiatan pilkada. Pilkada tahapan pemutakhiran. Lampiran hasil pengawasan masa kampanye fomulir model a b. Lampiran lainnya yang dianggap perlu ii. Karusel sebelumnya karusel berikutnya. Contoh laporan akhir pileg.
Format laporan pelaksanaan bimtek. Daftar pemilih tetap dpt desa tambakmekar. Ppl adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan di tingkat desakelurahan pada tiap tiap pelaksanaan pemilu di indonesia sehingga proses penjaringan calon ppl harus benar benar berpedoman pada azas azas penyelenggaraan pemilihan yakni mandiri transparan adil kepastian hukum tertib kepentingan umum keterbukaan proporsionalitas akuntabilitas efisiensi dan efektifitas sehingga akan. Lampiran dokumentasi pengawasan masa kampanye d. Silakan dijadikan perbandingan atau inspirasi. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang peraturan perundang undangan pemillukada dan sanksi terhadap pelanggarannya.
Pengawasan kampanye dan dpt. Hasil pengawasan dps c. Serta divisi pengawasan sosialisasi dan humas yang melibatkan tiga orang komisioner dan staf sekretariat.